HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN UU ITE DENGAN KEINGINAN MAHASISWA DALAM MENGKRITIK PEMERINTAH DI MEDIA SOSIAL - Hansen Cahyadi; Joshua Levin Kurniawan; Daffa Rafi Dahana; Michelia Viki Zaneta (Jurnal Kewarganegaraan, 2021)
AbstrakIndonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi sehingga kehidupan demokrasi tidak pernah lepas dari kehidupan bernegara. Sistem demokrasi yang ideal adalah sistem demokrasi yang mampu menjembatani masyarakat dengan pemerintahan. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap proses pemerintahan negara adalah menyatakan kritik terhadap pemerintah. Di era digital ini, penyampaian kritik dapat dilakukan tidak hanya melalui media verbal, tetapi dapat dilakukan melalui media sosial. Meskipun media sosial dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, polemik mengenai UU ITE masih menjadi pertimbangan untuk menyampaikan kritik karena adanya beberapa aturan dalam UU ITE yang menjadi alasan absensi mereka. Hal-hal tersebut mendorong kami untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap mahasiswa sebagai bagian dari insan akademik yang sering menyampaikan opini atau kritik mereka dalam upaya demokrasi di Indonesia. Penelitian ini didasari dengan tujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi mahasiswa dalam mengemukakan kritik terhadap pemerintah di media sosial. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif melalui penyebaran kuesioner untuk melakukan survei dalam jangka waktu satu minggu. Diketahui bahwa ternyata mahasiswa lebih memilih media sosial sebagai media penyampaian kritik, tetapi mahasiswa hampir tidak pernah menyampaikan kritik karena UU ITE masih menjadi pertimbangan mereka. Meskipun begitu, mahasiswa tetap menyetujui pemberlakuan UU ITE dalam penyampaian kritik terhadap mahasiswa di media sosial.Kata Kunci : demokrasi ; kritik ; media sosial ; UU ITE ; kuesionerÂ AbstractIndonesia is a country that adheres to a democratic system so that democratic life is never separated from state life. The ideal democratic system is a democratic system that can bridge the community with the government. One form of community contribution to the process of state governance is to express criticism of the government. In this digital era, the delivery of criticism can be done not only through verbal media but can be done through social media. Although social media can be used as a medium to convey criticism of the government, the polemic regarding the ITE Law is still a consideration for conveying criticism because several rules in the ITE Law are the reason for their absence. These things encourage us to conduct further research on students as part of academic people who often express their opinions or criticisms in the efforts of democracy in Indonesia. This research is based on the aim of knowing the level of student participation in expressing criticism of the government on social media. This research was conducted using quantitative research methods through distributing questionnaires to survey within one week. It is known that it turns out that students prefer social media as a medium for delivering criticism, but students rarely express criticism because the ITE Law is still their consideration. Even so, students still agree with the implementation of the ITE Law in conveying criticisms of students on social media.Keywords: Democracy; Criticism; social media; ITE Act; questionnaire