Peran Wali Kota dan Bappeda dalam Perumusan Kebijakan SPBE pada Kota Serang - Hadad Mumtaaz Arifin; Anwar Bilnadzary; Muhammad Fathan Dwiki Azmi (PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 2026)
Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam peran Wali Kota dan Bappeda Kota Serang dalam perumusan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebuah agenda strategis yang menjadi fondasi transformasi digital pemerintah daerah. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan menelaah dokumen perencanaan daerah, regulasi nasional terkait SPBE, laporan evaluasi KemenPAN-RB, serta kajian akademik mengenai governance digital dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wali Kota berperan sebagai aktor politik kunci yang mengarahkan agenda SPBE melalui penyusunan visi digital, penetapan prioritas pembangunan, serta pemberian legitimasi regulatif melalui Peraturan Wali Kota dan dokumen strategi lain. Peran ini memengaruhi seberapa jauh OPD memaknai SPBE sebagai agenda struktural, bukan sekadar proyek administratif. Di sisi lain, Bappeda menjalankan fungsi teknokratis sebagai integrator kebijakan yang memastikan SPBE terintegrasi ke dalam RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD. Bappeda juga menjadi penghubung koordinasi lintas-perangkat daerah untuk menyinkronkan program digital, mengurangi tumpang tindih aplikasi, dan menegaskan kebutuhan integrasi data. Sinergi antara kepemimpinan strategis Wali Kota dan kapasitas perencanaan Bappeda terbukti menjadi faktor utama yang membentuk koherensi kebijakan SPBE di Kota Serang. Meski demikian, penelitian ini menemukan sejumlah hambatan struktural, seperti fragmentasi pengembangan aplikasi, rendahnya interoperabilitas data, kapasitas SDM aparatur yang belum merata, serta belum optimalnya standar tata kelola TIK daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perumusan kebijakan SPBE tidak hanya ditentukan oleh visi politik, tetapi juga oleh kesiapan institusional dan tata kelola lintas-organisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian governance digital di tingkat lokal serta menawarkan rekomendasi konseptual bagi pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi transformasi digital melalui kolaborasi aktor dan perencanaan yang terpadu.