PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA PLATFORM DIGITAL DALAM PERSFEKTIF KEPASTIAN HUKUM - Ardaful Abror Jauhari, Ahmad; Simangunsong, Frans (JOURNAL EQUITABLE, 2026)
Transformasi digital yang terus bergulir menuntut kesadaran kolektif akan nilai privasi sebagai hak dasar. Merujuk pada pemikiran Warren dan Brandeis, privasi merupakan hak esensial untuk kebebasan personal dan perlindungan dari gangguan eksternal, yang pengaturannya dalam kerangka hukum menjadi suatu keharusan zaman. Kerahasiaan atas perlindungan data pribadi sangat diperlukan. Fakta menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia belum berjalan efektif walau telah memiliki dasar hukum yang memadai. Berangkat dari kondisi ini, penelitian difokuskan pada pengkajian efektivitas cyber law melalui metode yuridis normatif yang mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui analisis normatif serta penalaran deskriptif , hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Regulasi cyber law yang ada saat ini, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Eletronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,Dan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif dalam melindungi data pribadi pengguna digital. Namun, efektivitasnya masih menghadapi beberapa tantangan, hal ini perlu sedikit dievaluasi dalam penegakkan hukum dan kekuatan sanksi. Kemudian Implementasi hukum siber di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Analisis menunjukkan bahwa kelemahan sistem tidak hanya terletak pada pelaksanaan regulasi yang sudah ditetapkan, tetapi juga pada muatan substansial peraturan perundang-undangan itu sendiri. Analisis kritis mengungkap adanya inkonsistensi substantif antara ketentuan Pasal 67 UU Perlindungan Data Pribadi dengan Pasal 48 UU ITE dalam pengaturan delik terkait pelanggaran data pribadi. Kondisi ini memunculkan ambiguitas yuridis yang secara nyata menurunkan tingkat efektivitas penindakan hukum. Tumpang tindih dari pengaturan semacam ini berisiko menghasilkan putusan hukum yang inkonsisten.