ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN NOMOR 0206/PDT.G/2015/PA.PCT. TENTANG IZIN POLIGAMI - Miftahul Anam; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani (Jurnal Pacta Sunt Servanda, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif regulasi poligami di Indonesia dan memberikan gambaran utuh mengenai (1) pengaturan hukum poligami di Indonesia serta (2) analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Poligami di Indonesia diatur secara ekstensif dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. (2) Analisis terhadap Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. tentang Izin Poligami mengungkapkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur poligami di Indonesia. Ini dibuktikan oleh pertimbangan hakim yang menyatakan pemohon telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, proses pelaksanaan pemberian izin poligami juga selaras dengan Pasal 40 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.