Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pemakaian Bahasa Lokal: Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya pada Era Otoda - nfn Tubiyono (MABASAN, 2008)
Makalah singkat ini akan mendeskripsikan latar belakang, pelaksanaan, dan evaluasi tentang  kebijakan pemakaian bahasa Jawa sebagai manifestasi good will pemerintah daerah Kota Surabaya pada era Otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki implikasi yang sangat luas dalam kehidupan pemerintah daerah, tidak hanya beimplikasi pada masalah administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, tetapi juga masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya. Salah satu implikasi yang berkaitan dengan masalah budaya adalah adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya terkait dengan penggunaaan bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa lokal di Kota Surabaya di samping bahasa Indonesia, bahasa Madura, dan bahasa asing wajib digunakan satu hari dalam satu minggu baik dalam situasi resmi maupun tidak resmi di seluruh pendidikan dasar dan menengah. Adanya kebijakan itu mendapat respon yang berbeda-beda baik dari guru, murid, serta pejabat terkait. Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan kebijakan yang dimaksud, jika memang positif diharapkan dapat dijadikan model proteksi bahasa lokal dalam rangka pemertahanan budaya di tengah-tengah kehidupan global.