Sengketa Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dengan Uni Eropa - Arnold Rezon; Dominggus Ferdinan; Hendri Kenuwiarja; Yehezkiel Montolalu; Rusdinah Rusdinah; Seselia Ongso; Novita Anggie Sihombing (Journal of Constitutional, Law and Human Rights, 2025)
Sengketa larangan ekspor bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa mencerminkan ketegangan antara kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan aturan perdagangan internasional di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia menerapkan kebijakan ini guna meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri dan memperkuat perekonomian nasional, sementara Uni Eropa menilai langkah tersebut sebagai hambatan perdagangan yang melanggar Pasal XI GATT 1994. Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO, yang dalam keputusannya menyatakan bahwa kebijakan Indonesia bertentangan dengan ketentuan perdagangan internasional. Meskipun demikian, Indonesia tetap berpegang pada argumentasi bahwa kebijakan ini sesuai dengan Pasal XX (g) GATT 1994 yang memperbolehkan pembatasan ekspor demi konservasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan analisis terhadap regulasi internasional dan kebijakan nasional terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami kekalahan dalam sengketa di WTO, strategi hilirisasi tetap dapat dipertahankan melalui pendekatan lain, termasuk diplomasi ekonomi dan negosiasi perdagangan. Studi ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebijakan proteksionisme sumber daya dengan kewajiban dalam perdagangan internasional, serta potensi strategi hukum yang dapat digunakan oleh Indonesia dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan.