PENGATURAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA - Purwanti, Ani (PALASTREN: Jurnal Studi Gender, 2013)
Kesehatan reproduksi perempuan telah menjadi salah satu masalah kesehatan yang menimpa perempuan diIndonesia. Pemerintah dan masyarakat harus mengambil tanggung jawab untuk mengoptimalkan pencapaiannya.Hal ini berarti bahwa kita harus terus mencoba mengurangi masalah kesehatan reproduksi perempuan,khususnya agar perempuan di daerah pedesaan dapat menikmati dan menerima pelayanan kesehatan yang maksimal, dan juga dapat mengakses dan mengontrol apa yang menjadi hak mereka. Mengingat pentingnya kesehatan reproduksi, selain peraturan di atas, ada berbagai salinan peraturan atau kebijakan publik sebagai kepedulian pemerintah untuk memajukan kesehatan reproduksi. Pelaksanaan peraturan hukum reproduksi perempuan masih lemah di Indonesia, walaupun adabeberapa peraturan yang baik. Beberapa faktor yang menyangkut struktur dan budaya hukum disebabkan oleh implementasi reproduksi wanita masih belum berkembang.Kata kunci: Peraturan Pelaksanaan, Kesehatan Reproduksi Perempuan. Reproductive heatlh of women has become one of healthproblems befalling women in Indonesia. Governmentand society ought to take responsibility to optimize itsaccomplishment. It means we have to continue to tryto reduce the problems of women reproduction health,especially women in rural area can enjoy and accept maximize service of health and also can access and controlwhat becomes their rights. Considering the importanceof reproduction health, besides the regulations above,there are various copy regulations  or public policy existas governmental caring from to move forward health ofreproduction. Implementation of the legal regulation ofwomen reproduction is still weak in Indonesia, eventhoughthere are some good regulations. Some factors concerninglegal structure and culture caused of implementation ofwomen reproduction are still under-developed.Keywords: Implementation Regulations, ReproductiveHealth Of Women.