Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Standar BPOM Di E-Commerce - Vanes Mardiah, Ni Made Yusi; Ni Made Jaya Senastri; Putu Ayu Sriasih Wesna (Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik, 2026)
Peredaran kosmetik ilegal melalui sistem perdagangan elektronik (e-commerce) telah memunculkan permasalahan serius terkait perlindungan konsumen dan pengawasan standar keamanan kesehatan di Indonesia. Tantangan hukum muncul ketika produk yang tidak memenuhi standar BPOM, seperti produk yang mengandung merkuri atau tanpa izin edar, dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai syarat izin edar produk kosmetik di Indonesia serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha dan penyedia platform digital atas peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar BPOM di e-commerce. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan izin edar kosmetik bersifat imperatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan BPOM guna menjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatan produk. Pertanggungjawaban hukum dalam ekosistem digital bersifat berlapis, di mana pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian konsumen, sementara penyedia platform digital memikul tanggung jawab hukum apabila lalai dalam melakukan pengawasan dan kurasi terhadap konten produk ilegal di sistem elektroniknya.