ESG Disclosure dalam Perspektif Maqasid Syariah: Jalan Menuju Maslahah atau Ritual Strategis Korporasi? - Sinta, Clara; Muzakki, Faiz; Alfarizi, Ikhsan; Ruwary, Cinda Nongfasya; Mukhtaruddin, Mukhtaruddin (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Pelaporan Environmental, Social, and Governance (ESG) pada entitas bisnis syariah seringkali diasumsikan memiliki keselarasan inheren dengan Maqasid Syariah dalam mewujudkan maslahah. Namun, ekspektasi normatif tersebut kerap berbenturan dengan realitas empiris, di mana pengungkapan ESG sangat rentan tereduksi menjadi sekadar ritual strategis korporasi atau shariah-washing. Penelitian ini bertujuan mendekonstruksi dualitas pelaporan ESG antara komitmen etis mewujudkan maslahah versus pragmatisme legitimasi korporasi melalui lensa maqasid syariah, Legitimacy Theory, dan Stakeholder Theory. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif kritis terhadap 20 artikel bereputasi terindeks Scopus yang diterbitkan pada periode 2020–2026. Hasil sintesis mengonfirmasi adanya fenomena narrative-metric gap, di mana pengungkapan entitas syariah didominasi klaim strategis kualitatif yang bersifat governance-heavy namun metric-light, dengan minimnya target kuantitatif terukur. Di sisi lain, implementasi ESG yang substantif terbukti secara empiris mampu memperkuat kinerja keuangan, memitigasi risiko kejatuhan saham, dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan sebagai manifestasi nyata prinsip hifz al-mal. Penelitian ini merumuskan empat kriteria substantif ESG berbasis maqasid, meliputi operasionalisasi parameter maqasid secara eksplisit dan terukur, peningkatan kualitas tata kelola Dewan Pengawas Syariah, adopsi standar pelaporan yang terstandardisasi dengan assurance eksternal yang independen, serta reorientasi paradigma pelaporan menuju pengukuran dampak sosio-ekologis jangka panjang. Temuan ini mendesak otoritas pengatur dan lembaga standar seperti AAOIFI untuk segera membangun arsitektur Islamic ESG Assurance guna memastikan komitmen korporasi melampaui kepatuhan administratif dan terwujud menjadi keadilan ekonomi serta keberlanjutan yang autentik.