KASUS KORUPSI SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS FIKTIF DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - Misjie V.A. Mapahena (LEX CRIMEN, 2026)
Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai cara dan teknik yang digunakan oleh oknum anggota DPRD dalam menggunakan tindak pidana korupsi melalui surat perintah perjalanan dinas fiktif dan untuk mengevaluasi sejauh mana penegakan hukum termasuk kepolisian dan kejaksaan telah berperan dalam menangani kasus korupsi surat perintah perjalanan dinas fiktif. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti perjalanan yang tidak pernah dilakukan namun tetap dibuatkan surat perintah perjalanan dinas, pemalsuan tiket transpootasi, kwitansi hotel, serta laporan pertanggungjawaban yang dimanipulasi. Modus ini dilakukan secara sistematis dan terorganisir, karena biasanya melibatkan kerja sama antara anggota DPRD, sekretariat, bendahara, serta pihak eksternal seperti agen perjalanan atau pihak penyedia jasa. 2. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas fiktif di DPRD dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Terutama melalui penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Proses penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya sistem pengawasan internal di DPRD, kesulitan dalam pembuktian karena dokumen dapat direkayasa, serta adanya potensi intervensi politik yang dapat mempengaruhi kelancaran proses hukum. Kata Kunci : korupsi surat perintah perjalanan dinas fiktif, dewan perwakilan rakyat daerah