Analisis Kebijakan Kepala Desa di dalam Pembangunan Desa Sukamana baik secara Infrastruktur maupun Ekonomi - Sifa Nurbaiti; Suyadi Suyadi; Ade Famalika (Journal Social Society, 2026)
Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi efektivitas kebijakan kepala desa dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sukamana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Kepala Desa Sukamana mengelola kebijakan dalam bidang pembangunan infrastruktur dan perekonomian masyarakat, serta melihat faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui dampak dari kebijakan tersebut terhadap kemajuan desa secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Subjek pada penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa, dan masyarakat Desa Sukamana. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan. Keabsahan data diuji melalui uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi sumber, teknik, serta waktu guna memastikan data yang diperoleh valid dan dapat dipercaya. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa bersifat partisipatif, dengan proses perencanaan melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes). Fokus kebijakan meliputi Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sistem irigasi serta peningkatan perekonomian melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok tani, dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut meliputi partisipasi aktif masyarakat dan kepemimpinan yang baik dari Kepala Desa. Namun, ada beberapa hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat yang tidak merata, serta ketergantungan pada sektor pertanian tradisional. Dampak dari kebijakan tersebut tampak dalam bentuk peningkatan fasilitas infrastruktur dasar dan adanya program pemberdayaan ekonomi. Meski demikian, dampak tersebut belum sepenuhnya optimal karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta keterbatasan dalam manajemen BUMDes. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, memperkuat lembaga ekonomi desa, serta menyalurkan anggaran secara seimbang antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.