Penguatan Kapasitas Legislative Drafting bagi Calon Jaksa melalui Sosialisasi Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian dan Lembaga - Kaharuddin Kaharuddin (PUBLICA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2026)
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan sistem hukum yang tertib dan efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktiknya, kompleksitas regulasi di Indonesia sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti disharmonisasi peraturan, tumpang tindih norma, serta ketidakjelasan materi muatan regulasi di tingkat kementerian dan lembaga. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (legislative drafting), termasuk bagi aparat penegak hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon jaksa Kejaksaan Republik Indonesia mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kementerian dan lembaga. Kegiatan dilaksanakan melalui metode sosialisasi yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif serta evaluasi pembelajaran melalui mekanisme pre-test dan post-test. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2024 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia di Ragunan, Jakarta Selatan, dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang calon jaksa. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, dengan rata-rata nilai pre-test sebesar 64,3 meningkat menjadi 81,6 pada post-test. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang digunakan efektif dalam memperkuat pemahaman peserta mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tahapan pembentukan regulasi, serta pentingnya harmonisasi regulasi dalam sistem hukum nasional. Selain meningkatkan pengetahuan peserta, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran kritis mengenai kualitas regulasi dalam mendukung penegakan hukum. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi dalam penguatan kapasitas aparat penegak hukum serta mendukung upaya peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.