STATUS TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 1974 - Benny Desta Nanda (Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ), 2016)
ABSTRAK         Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran,adalah masalah kewarganegaraan orangtua dan anak. Sesuai Undang-undang No.12 tahun  2006. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Samarinda. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Hakim dan Staf pengadilan agama. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara.       Kesimpulan 1) Status kewarganegaraan anak dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958 meganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana seorang anak akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan tidak mempunyai hak untuk memilih kewarganegaraan dikarenakan seorang anak hanya mengikuti kewarganegaraan dari ayahnya. 2) Hak terhadap perlindungan (Protection Rights)  dalam  konvensi  hak  anak merupakan  hak  anak  yang  penting. Sadar akan keadaan tersebut dan sesuai dengan  tanggung  jawab  pemerintah dan/atau  masyarakat  perlu  diadakan usaha-usaha  untuk  mewujudkan kesejahteraan anak, terutama ditujukan pada  anak  yang  mempunyai  masalah, antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mempunyai masalah kelakuan dan anak cacat, maupun anak akibat  perceraian  dari  perkawinan campuran.  Kata Kunci: Status kewarganegaraan, perkawinan campuran.