Dimensi Politik dalam Proses Perizinan Klub Malam di Kota Palembang - Muhammad Karim; Ryllian Chandra Eka Viana; Ibrahim Mifthafariz Mirza (Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dimensi Politik dalam perizinan Klub Malam di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi politik dalam proses perizinan klub malam di Kota Palembang. Perizinan tempat hiburan malam tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, serta keterlibatan aktor-aktor politik di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak pemerintah daerah, pelaku usaha klub malam, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perizinan klub malam di Kota Palembang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan relasi informal antara pengusaha dan pejabat publik. Keterlibatan aktor politik terlihat dalam bentuk intervensi kebijakan, kemudahan atau hambatan dalam penerbitan izin, serta praktik negosiasi yang tidak selalu didasarkan pada ketentuan regulasi yang berlaku. Selain itu, ditemukan adanya ketimpangan akses perizinan antara pelaku usaha yang memiliki kedekatan politik dengan yang tidak, sehingga memunculkan indikasi praktik politik rente dalam sektor hiburan malam. Kondisi ini berdampak pada lemahnya transparansi, akuntabilitas, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perizinan klub malam di Kota Palembang merupakan arena politik lokal yang sarat kepentingan, di mana kebijakan publik berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen ekonomi dan politik oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perizinan yang transparan, peningkatan pengawasan publik, serta reformasi birokrasi guna memastikan bahwa kebijakan perizinan berjalan adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.