PENGATURAN PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PROSES KEPAILITAN - Panri Tulus Harapan Hutagaol; Haposan Siallagan; Meli Hertati Gultom (Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2026)
Implementasi asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan kerap menimbulkan perdebatan karena norma dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tidak menghadirkan parameter yang tegas terkait makna "pembuktian secara sederhana". Kekaburan norma iini membuka ruang interprestasi yang beragam di kalangan Hakim, sehingga berpotensi melahirkan disparitas putusan dan mengancam kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis pengaturan dan konsep asas pembuktian sederhana serta mengkaji penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya pada Putusan Nomor 1/Pdt. Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn. Metodologi penelitian yuridis normatif diimplementasikan dalam penelitian ini dengan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, pembuktian sederhana menitikberatkan pada terpenuhinya dua syarat mutlak, yakni terdapat minimal 2 kreditur beserta satu utang yang sudah jatuh tempo sekaligus bisa ditagih, tanpa perlu memasuki pokok sengketa yang kompleks. Namun, dalam praktiknya, interpretasi atas syarat ini masih cair sehingga berpotensi disalahgunakan. Meskipun demikian, dalam perkara a quo, asas tersebut dinilai sudah diterapkan Majelis Hakim secara tepat dan konsisten dengan semangat norma. Putusan ini menegaskan bahwa selama unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) terpenuhi dan terbukti secara sederhana, alhasil permohonan pailit haruslah dikabulkan. Hal ini mengukuhkan fungsi kepailitan sebagai mekanisme eksekusi kolektif (paritas creditorium) yang menjamin pembagian harta secara proporsional, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para kreditur. The application of the simple proof principle in bankruptcy cases often sparks debate because the norm in Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 does not provide explicit parameters regarding the meaning of "simple proof". This normative ambiguity opens up room for diverse interpretations among judges, potentially leading to a disparity in verdicts and threatening legal certainly for the parties involved. This research aims to analyze the regulation and concept of the simple proof principle and examines its application in judicial practice, specifically in Decision Number 1/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn. The method used is normative juridical research with a statutory and case approach. The study’s findings indicate that, normatively, simple proof focuces on the fulfillment of two absolute requirements, the existence of at least two creditors and payable, without needing to delve into complex subject matter disputes. However, in practice, the interpretation of these requirements remains fluid, creating potential for misuse. Nevertheless, in the a quo case, the Panel of Judges was deemed to have applied this principle appropriately and consistently with the spirit of the norm. This decision affirms that as long as the elements of Article 2 paragraph (1) are fulfilled and simply proven, a bankruptcy petition must be granted. This reinforces the function of bankruptcy as a collective execution mechanism (paritas creditorium) that ensures the proportional distribution of assets, while also providing protection and equitable legal certainty for creditors.