TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA - Ikbal Ikbal; Gabriella Almasari Datuan (Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2026)
Lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan merupakan kondisi yang memungkinkan manusia berkembang secara optimal dalam keseimbangan yang harmonis. Jaminan atas kondisi tersebut menegaskan hak setiap individu untuk menuntut peran negara dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, yang sekaligus menjadi kewajiban pemerintah dalam mewujudkan serta memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan. Meskipun pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, implementasi perlindungan dan penegakannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya kasus pelanggaran HAM di bidang lingkungan hidup yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep yang tepat dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. ABSTRACT A good, healthy, and sustainable environment is a condition that enables humans to thrive optimally in a state of harmonious balance. The guarantee of such conditions affirms every individual’s right to demand that the state play a role in preserving and improving environmental quality, which simultaneously constitutes the government’s obligation to realize and maintain a sustainable environment. Although the recognition of Human Rights has been affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the implementation of their protection and enforcement still faces various challenges, including unresolved cases of human rights violations in the environmental sector. Therefore, this study aims to formulate an appropriate concept to support the realization of a good, healthy, and sustainable environment in line with human rights principles for the people of Central Sulawesi Province.