SMART ENVIRONMENT: KEBIJAKAN TATA KELOLA PERSAMPAHAN DI KOTA JAMBI - Febriani Mustika Ayu; Dinda Syufradian Putra; Mirza Sazeta (Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2025)
Penelitian ini bertujuan menganalisis Smart Environment: Kebijakan Tata Kelola Persampahan di Kota Jambi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tinjauan literatur, data diperoleh melalui penelusuran 50 berita media online tahun 2017-2025. Analisis didasarkan pada empat indikator kebijakan publik Hartono et al (2020), yaitu formulasi, implementasi, evaluasi, dan partisipasi masyarakat. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa aspek formulasi kebijakan telah diarahkan melalui penyusunan Perda Nomor 5 tahun 2020, pembatasan penggunaan kantong plastik, rencana zero waste, penguatan bank sampah dan TPS 3R, serta pengembangan infrastruktur modern seperti sanitary landfill, RDF, dan PLTSa. Pada tahap implementasi, kebijakan dijalankan melalui pengangkutan sampah dua kali sehari, penyediaan TPS dan kontainer, penegakan sanksi oleh Satpol PP, sistem jemput sampah dari rumah, serta pelibatan komunitas dalam pengelolaan berbasis ekonomi sirkular. Aspek evaluasi menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sampah menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan armada, kemunculan TPS liar, lemahnya pengawasan, ketidakteraturan pengangkutan dan ketidaksesuaian antara kapasitas dan volume timbulan sampah harian, serta rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap jadwal pembuangan sampah. Meski demikian, terdapat capaian positif berupa penurunan timbulan sampah dan penghargaan lingkungan nasional. Pada aspek partisipasi masyarakat, warga terlibat melalui pemilahan, patroli lingkungan, pelaporan pelanggaran dan penyampaian keluhan, serta pengembangan bank sampah. Meskipun memiliki keunggulan dalam inovasi kebijakan dan dukungan sosial yang meningkat, pelaksanaan dilapangan belum optimal karena masih terdapat kendala teknis dan perilaku sosial. Studi ini menyimpulkan bahwa tata kelola persampahan Kota Jambi bergerak menuju model kolaboratif dan adaptif, namun memerlukan penguatan implementasi dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.