PERANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH (BPKPAD) DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA: PAD - siddik ali (JEKBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023)
Pelaksanaan otonomi daerah, kabupaten atau kota melakukan berbagai upaya di dalam meningkatkan perolehan PAD, hal ini disebabkan karena faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya suatu pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat akan terhambat akibat terbatasnya kemampuan dalam bidang pendanaan. Terbatasnya sumber PAD tidak banyak yang dapat dilakukan dalam memberikan pelayanan yang optimal maupun kemudahan bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah, Identifikasi dan invetarisasi nilai dan potensi aset daerah perlu dilakukan Pemerintah daerah untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah, sistem informasi diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki, Pangawasan dan pengendalian pemanfaatan aset, Pangawasan dan pengendalian pemanfaatan aset perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam dalam proses pengaawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah, kabupaten atau kota melakukan berbagai upaya di dalam meningkatkan perolehan PAD, hal ini disebabkan karena faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya suatu pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat akan terhambat akibat terbatasnya kemampuan dalam bidang pendanaan. Terbatasnya sumber PAD tidak banyak yang dapat dilakukan dalam memberikan pelayanan yang optimal maupun kemudahan bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah, Identifikasi dan invetarisasi nilai dan potensi aset daerah perlu dilakukan Pemerintah daerah untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah, sistem informasi diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki, Pangawasan dan pengendalian pemanfaatan aset, Pangawasan dan pengendalian pemanfaatan aset perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam dalam proses pengaawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik pemerintah daerah dengan standar yang berlaku.