EVALUASI PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN PT. BHARINTO EKATAMA DI KABUPATEN KUTAI BARAT 2016 - -, Deni Chandra (EKONOMIA, 2017)
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh seorang Wajib Pajak.Â  Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan sebagai imbalan atas jasa.Dasar hukum Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 adalah Undang-Undang Pajak PenghasilanÂ  Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, tentang Petunjuk Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21.Perumusan Masalah dari penelitian ini adalah â€œApakah perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang dikemukakanÂ  pada karyawanÂ  PT. Bharinto Ekatama Kabupaten Kutau Barat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan pelaporan Pajak Penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2012 dan seterusnya adalah sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.â€Dasar teori yang digunakan adalahÂ  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012..Hipotesis penelitian ini perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 dan pelaporan Pajak Penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2012 dan seterusnya adalah sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.â€Hasil pembahasan perhitungan dan pemotongan PPh 21 terhadap karyawan PT. Bharinto Ekatama Kabupaten Kutau Barat yang dilakukan bendahara sesuai dengan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 maka dengan demikian hipotesis diolak.