Analisis Implementasi Kebijakan Pembatasan Jam Operasional Truk Tambang sebagai Respons Masalah Ketertiban dan Pelayanan Publik - Hosiatun Nabilla; Ratu Ayu Yurika Hapsari; Sirhan Muzzafar Ulhaq (J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, 2026)
Kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang di Provinsi Banten diterapkan sebagai respons terhadap meningkatnya gangguan ketertiban lalu lintas, kerusakan jalan, serta menurunnya kualitas pelayanan publik. Untuk menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2025 yang menetapkan pembatasan aktivitas angkutan tambang pada pukul 22.00-05.00 WIB. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut melalui kajian terhadap efektivitas pelaksanaan, hambatan yang muncul, serta kontribusinya terhadap peningkatan ketertiban dan pelayanan publik. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah regulasi resmi, laporan pemerintah, dan literatur ilmiah terkait kebijakan transportasi dan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif dalam mengurangi intensitas gangguan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya pengawasan, kepatuhan operator yang rendah, serta terbatasnya sosialisasi. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan sistem pengawasan merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan berjalan optimal dan berkontribusi berkelanjutan terhadap ketertiban serta pelayanan publik.