Implementasi Prinsip Proporsionalitas Penggunaan Kekuatan Satuan Samapta Polres Mojokerto Pengamanan Unjuk Rasa - Pratama, Ferry Putra; Handayati, Nur; Paramitha, Vallencia Nandya (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Pengamanan unjuk rasa merupakan salah satu tugas kepolisian yang memiliki tingkat kerawanan tinggi karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian, khususnya Satuan Samapta, dituntut untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan agar kewenangan yang dimiliki tidak melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto dalam pengamanan unjuk rasa serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan antara fakta di lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Kepolisian dan peraturan internal POLRI mengenai penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pengamanan unjuk rasa lebih mengedepankan pendekatan preventif, persuasif, dan humanis, serta penggunaan kekuatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat ancaman. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan personel, eskalasi emosi massa, dan potensi provokasi yang dapat memengaruhi stabilitas pengamanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan dalam pengamanan unjuk rasa oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun tetap memerlukan peningkatan profesionalisme dan pengawasan berkelanjutan guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.