Peran BPSK dalam Perlindungan Hukum pada Transaksi E-Commerce - Marina Yetrin Sriyati Mewu; AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda (QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, 2026)
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam sistem transaksi perdagangan di Indonesia, khususnya melalui e-commerce. Di samping memberikan kemudahan dan efisiensi, transaksi online juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penipuan, ketidaksesuaian barang, dan pelanggaran data pribadi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Denpasar dalam memberikan perlindungan hukum pada transaksi e-commerce serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Denpasar berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsultasi, dan pemberian edukasi kepada konsumen. Dalam praktiknya, sebagian besar sengketa diselesaikan melalui mediasi tanpa melalui proses peradilan. Namun, terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya kerja sama dengan platform e-commerce. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan BPSK dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mendukung terciptanya transaksi e-commerce yang adil dan aman.