KONFLIK PERTANAHAN DI DESA MAPIN KEBAK KECAMATAN ALAS BARAT (STUDI KASUS SENGKETA PERTANAHAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR NO. 8/PDT.G/2023/PN.SBW) - Nur Intan Hapsari; Lahmuddin Zuhri; Noviana Noviana (Jurnal Hukum Perjuangan, 2025)
Konflik pertanahan akibat kegiatan industri erat kaitannya dengan hubungan sosial antara masyarakat, pemerintah, pihak industri, dan instansi terkait lainnya. Dalam kasus ini, Para Tergugat diduga menguasai dan mengerjakan objek sengketa milik Penggugat secara ilegal, sehingga menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Masalah utama yang ditemukan adalah proses hukum penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan dasar hukum yang menjadi landasan putusan pengadilan tersebut. Penelitian hukum empiris dalam studi ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada peristiwa hukum tertentu, memastikan penerapan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis hukum untuk menilai keabsahan putusan pengadilan, pendekatan kasus untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik, dan pendekatan antropologi untuk mempelajari perilaku manusia serta budaya hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu mendapatkan gambaran komprehensif terhadap kasus sengketa tanah ini