STUDI KASUS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA MAMAN MENURUT PERDA KABUPATEN SUMBAWA NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA DAN PERDA KABUPATEN SUMBAWA NO. 5 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT DESA - Dela Regina Putri; Endra Syaifuddin; Roli Pebrianto; Lahmuddin Zuhri (Jurnal Hukum Perjuangan, 2025)
Penelitian ini bertujuan menelaah peran serta efektivitas pengawasan pemerintahan DesaLeseng dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diduga mengalamipenyalahgunaan. Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes memiliki kedudukan pentingdalam mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga tata kelolanya dituntut transparan,akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, padapraktiknya ditemukan indikasi adanya penyelewengan dana simpan pinjam yang dapatmenimbulkan kerugian bagi keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus di Desa Leseng,Kecamatan Moyo Hulu. Hasil kajian memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan pemerintahdesa, baik melalui kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), belumdilaksanakan secara maksimal, terutama dalam aspek kontrol internal, keterbukaan laporankeuangan, serta tindak lanjut atas dugaan penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukanpenguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta pelibatanmasyarakat dalam mekanisme kontrol sosial agar potensi penyalahgunaan dana dapatdiminimalisir.