Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum Merdeka Belajar dan Problematikanya - suhertina suhertina; Nur’aini Safitri (SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling, 2024)
Kurikulum merdeka atau kurikulum merdeka belajar merupakan kebijakan yang diambil oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk menyempurnakan kurikulum 2013. Dalam rangka untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mensukseskan implementasi kurikulum merdeka belajar, guru bimbingan dan konseling atau konselor perlu melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai kebijakan dalam perubahan Kurikulum Pendidikan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kulitatif dengan jenis library research untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka belajar dan problematikanya. Hasil kajian dari beberapa literatur diperolah bahwa pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka belajar di satuan pendidikan idealnya satu orang guru bimbingan dan konseling atau konselor melayani 150-160 peserta didik/konseli, pelaksana utama hendaknya guru bimbingan dan konseling atau konselor yang berlatar belakang pendidikan S-1 BK, dan disetiap sekolah harus memiliki ruangan khusus untuk pelaksanaan konseling. Implementasi kurikulum merdeka belajar di Indonesia masih ditemukan beberapa problema khususnya dalam pelaksanaan layanan konseling yaitu guru bimbingan dan konseling belum memahami betul capaian layanan yang harus dicapai oleh peserta didik, tidak adanya jam khusus masuk kelas untuk melaksanakan layanan konseling, pelaksanaan layanan masih berfokus pada penanganan masalah, dan sosialisasi tentang kurikulum merdeka masih secara umum.