EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PROGRAM PEMANTAPAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN MAJALENGKA - tati hartati (Jurnal Ilmu Administrasi CENDEKIA, 2012)
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka adalah sebagai pelaksana Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Fenomena Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 di Kabupaten Majalengka ditinjau dari pelaksanaan program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka berkerjasama dengan Kodim 0617 Majalengka serta Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.Program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan ini sangatlah penting mengingat perkembangan Era Globalisasi, Masyarakat Ekonomi Asean yang diiringi dengan AFTA ( Pasar Bebas Kawasan Asia Tenggara) tidak luput pula permasalahan – permasalahan Disintegrasi Bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini bermunculan dan berkembang dengan luas merupakan suatu kewajiban bagi penyelenggara Negara memberikan pelayanan publik untuk memberikan wawasan agar masyarakat dapat memahami serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai benteng diri dari sagala bentuk disintegrasi bangsa.Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi, menguraikan, menggambarkan serta menganalisis suatu fenomena impelementasi kebijakan publik yang berkembang dalam masyarakat dengan cara mendepenelitiankan bagaimana Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Pembinaan dan Pengawasan.Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka dalam pemilihan informen peneliti menggunakan cara sample tujuan (purposeful sample). Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian ini memperlihatkan masih kurangnya sosialisasi pelaksanaan program secara menyeluruh, kemudian keterbatasan anggaran, serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga sulit untuk dapat melayani masyarakat luas. Penelitian ini membuat peneliti mengerti betapa sulitnya mengukur dalam pembangunan makro, dengan adanya Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 ini sebagai pemicu agar senantiasa mengingatkan kembali nilai-nilai bangsa yang dirasa telah luntur di masyarakat dibutuhkan kerjasama yang sinergi dengan pihak lain untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki jiwa nasionalisme, cinta akan tanah air dan bangsa Indonesia.  Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Wawasan Kebangsaan.