Efektivitas Tilang Elektronik (ETLE) dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Kota Padang - Bagas Dwi putra; Lince Magriasti (Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 2025)
Pembangunan infrastruktur transportasi jalan berperan penting dalam mendukung perekonomian negara. Perilaku pengguna jalan yang tidak tertib juga mengakibatkan kemacetan. Untuk mengatasi masalah ini, sistem tilang elektronik (ETLE) diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 272 ayat (1), yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dapat menggunakan peralatan elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan ETLE dalam penegakan hukum lalu lintas di Kota Padang, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya untuk mengatasi persoalan tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pihak Polresta Padang dan masyarakat yang terlibat langsung dalam implementasi e-tilang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ETLE telah diterapkan, efektivitasnya belum optimal karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia, kurangnya intensitas sosialisasi, mekanisme pelayanan yang belum efisien, dan keterbatasan sarana prasarana. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas tilang elektronik (ETLE) dan mengatasi masih diberlakukannya tilang manual di Kota Padang perlu dilakukan secara terpadu dengan fokus pada beberapa aspek utama. Pertama, penambahan jumlah dan peningkatan kualitas kamera ETLE di berbagai titik strategis sangat penting agar sistem dapat mendeteksi pelanggaran dengan lebih akurat dan menyeluruh. Kedua, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan agar pemahaman dan kesadaran hukum terkait ETLE menjadi lebih baik. Ketiga, penegakan hukum harus konsisten dan terintegrasi antara ETLE dan tilang manual, di mana tilang manual tetap diberlakukan sebagai pelengkap untuk wilayah yang belum terjangkau ETLE dan untuk pelanggaran yang sulit dideteksi secara elektronik. Keempat, peningkatan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum dalam mengelola data pelanggaran ETLE agar proses identifikasi dan penindakan pelanggar berjalan lebih efektif dan efisien, agar ETLE dapat berjalan lebih efektif dan mendukung ketertiban lalu lintas