ANALISA KETERSEDIAAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENYAMBUT RENCANA IBU KOTA NEGARA BARU - Abdul Rachim; Muhammad Habibi (FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 2021)
Pada hari Selasa 24 Agustus 2021 dalam pemberitaan kantor berita Antara, saat meninjau sodetan akses jalan menuju Ibu Kota Negara di Jalan tol Balikpapan-Samarinda KM 14, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan IKN yang baru dio Provinsi Kalimantan Timur tetap diteruskan. Artinya bahwa Kalimantan Timur harus terus bersiap sedia, termasuk kedatangan sekitar 1,5 juta pejabat dan pegawai pemerintah pusat bersama keluarga, yang harus mendapat dukungan pasokan pangan. Pangan dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan pokok manusia. Tanpa pemenuhan pangan, manusia tentu tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun tujuan penelitian adalah mengetahui Ketersediaan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur menyambut Rencana Ibu Kota Negara Baru, dan mengetahui berbagai aspek yang berkenaan dengan Ketersediaan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur Menyambut Rencana Ibu Kota Negara Baru.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif, dengan analisis data menggunakan Analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kalimantan Timur saat ini masih memerlukan perhatian yang lebih fokus, agar kerentanan pangan dapat dihindari. Mengingat dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan hanya komoditas ternak Domba dan Babi yang swasembada. Komoditas seperti beras, sayuran, buah-buahan, daging, ayam, itik bahkan telur masih membutuhkan pasokan dari wilayah tetangga. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa yang paling rentan adalah masih adanya alih fungsi lahan pertanian ke sektor perkebunan sawit, batu bara, hingga properti perumahan. Sedangkan potensi pangan pada tingkat Kabupaten/Kota belum terpetakan dengan baik sehingga kebijakan yang ditetapkan belum dapat mengungkit potensi pangan yang dimiliki. Kebijakan dan program yang telah ditetapkan dan diaplikasikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu dikembangkan berbasis pada potensi produksi dan pengolahan hilirisasi produksi. Perlu kebijakan strategis yang berbasis pada kepemudaan dalam rangka pencapaian kondisi ketahanan pangan yang modern berbasis teknologi modern.