Pendampingan Peningkatan Mutu Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Di Kabupaten Malaka - Gallex Simbolon; Ambara S Mardani; Erni Raster Klau; Samrid Neonufa; Mariana Ikun R.D Pareira; Margaretha Maya; Angelina Martha Makin (Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS, 2025)
Permasalahan yang dihadapi PKBM di Kabupaten Malaka yaitu kurangnya kemampuan PKBM untuk mengembangkan program-program Pendidikan Luar Sekolah yang sesuai dengan kebutuhan setempat, dan hampir seluruh PKBM hanya melaksanakan program-program pembelajaran yang ditawarkan oleh pemerintah, Beberapa pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah yang telah disediakan jarang dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya mengakibatkan munculnya permasalahan dalam pelaksanaan program jangka panjang, Tingkat pencapaian mutu minimal penyelenggaraan PKBM belum tercapai baik pada kegiatan pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran, pemberian layanan informasi, perluasan jaringan kerjasama, maupun pada kegiatan pembinaan tenaga kependidikan dan tutor. Tujuan pendampingan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam mempersiapkan di lembaga PKBM untuk ikut ambil bagian dalam proses akreditasi di tahun 2024, khususnya di Kabupaten Malaka. Kegiatan pendampingan peningkatan mutu lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Malaka akan diselenggarakan dalam tiga sesi yang terdiri atas sesi materi dan sesi praktek dengan pemateri yang berasal dari akademi dan praktisi, serta didampingi oleh fasilitator pada sesi praktek. Tiga sesi tersebut terdiri atas (1) Identifikasi, Assesmen Permasalahan dan Dasar Pengelolaan Lembaga; (2) Petunjuk Teknis Akreditasi Lembaga PKBM berdasarkan Ketentuan BAN-PDM, (3) Praktek Pemenuhan Dokumen dan Pengisian Aplikasi SISPENA BAN-PDM. Hasilnya Pengelola PKBM dapat menjalankan tugas pengelolaan sesuai dengan standar-standar pengelolaan PKBM yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan yang sudah ditetapkan. PKBM yang berada di Kabupaten Malaka dapat menjalankan perencanaan, pengelolaan, pembelajaran dan program-program berbasis masyarakat sesuai dengan ketentuan PERMENDIKNAS Nomor 49 Tahun 2007 dan DAPODIK. PKBM dapat langsung membuat pengajuan untuk mendapatkan akreditasi dari BAN-PDM.