Tinjauan Terhadap Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai Dasar Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 2026)
UU No. 1/2023 mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Pengakuan ini memperkuat pluralisme hukum, tetapi menimbulkan dilema yuridis karena berpotensi bertentangan dengan asas legalitas yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan menurut UU No. 1/2023, mengkaji bentuk ketidaksesuaian pengakuan hukum adat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan HAM. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif analitis dan kualitatif, dengan penarikan kesimpulan secara deduktif untuk menilai konsistensi norma dan implikasi yuridis dari pengaturan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam UU No. 1/2023 menegaskan upaya negara mengakui pluralisme hukum, tetapi menimbulkan potensi ketidaksesuaian dengan asas legalitas karena perbedaan karakteristik antara hukum adat yang tidak tertulis, dinamis, dan partikular dengan hukum pidana modern yang menuntut kepastian, universalitas, dan tertulis. Penerapan norma adat sebagai dasar pemidanaan juga berimplikasi pada kepastian hukum dan HAM, karena dapat menimbulkan multitafsir, risiko diskriminasi dan pelanggaran hak konstitusional warga negara apabila tidak diikuti dengan mekanisme penyaringan dan parameter normatif yang jelas.