PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) - Dona Raisa Monica, Marissa Elvia, Maroni, (JURNAL POENALE, 2018)
Penanggulangan tindak pidana hoax diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Pasal 28. Banyaknya kabar bohong yang menyebar sehingga meresahkan masyarakat, untuk membuat masyarakat nyaman pihak kepolisian menggunakan UU ITEsebagai regulasi serta melakukan klarifikasi, beri serangan balik, Investigasi, namun sampai sekarang berita bohong terus menyebar. Permasalahan: Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) danApakah faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (hoax).Penelitian: yuridis normatif dan yuridis empiris. Data: studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber: Penyidik Krimsus Polda Lampung,Praktisi Media Online, Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data: yuridis kualitatif.Hasil penelitian diketahui bahwaPeran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana hoax menggunakan peran normatif yakni Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, peran faktual merupakan paling dominan yakni Pasal 28 (2), Pasal 45A (2) UU ITE.Faktor penghambat penanggulangan hoax adalah aparat penegak hukum; tidak semua petugas kepolisian memiliki kemampuan tekhnologi, sarana dan prasarana; kepolisian tidak memiliki alat yang bisa mendeteksi pencegahan hoax, masyarakat: menyebarkan berita tanpa mengecek kebenaran berita.Saran dalam penelitian ini adalah kepolisian meningkatkan sumber daya manusia menghadapi tekhnologi informasi, memaksimalkan kerjasama instansi pemerintahan dalam mencegah hoax, masyarakat menahan diri membagi informasi yang belum jelas kebenaran dan menjadi pemakai internet bijak.Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Penanggulangan, HoaxDAFTAR PUSTAKAJudhariksawan, 2005, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.Sitompul, Asril, 2004, Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.Soekanto, Soerjono, 1984, Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Rajawali PersSunarso, Siswanto 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari), Jakarta, Rineka cipta.Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;http://www.komunikasiprktis.com/2016/12/pengertian-hoax-asal-usul-dan-contohnya.html,diaksespadahariSabtu, tanggal 13 Mei 2017, jam 07.00 wib.http://PenyebarBeritaBohongatau Hoax Bisa Dipidana â Sriwijaya Post, diakses pada hari Rabu Tanggal 19 April 2017, jam 23.00 wibhtttp:www//viva.co.id/Deretan-Pasal-dan-Ancaman-Pidana-Bagi-Penyebar-Hoax,diaksespadahariKamis, tanggal 18 Mei 2017, jam 12.04 wib.http://duajurai.co/2017/04/18/breaking-news-kabar-penangkapan-kadis-pengairan-dan-pemukiman-lampung-edarwan-cuma-hoax/, dikutip hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, Jam 14.45 wib.