IMPLEMENTASI WHISTLE BLOWER DALAM MENGUNGKAPKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI - Valentina, Bella (JURNAL POENALE, 2017)
Mengungkapkan sebuah perkara dalam suatu tindak pidana adalah persoalan sulit mengapa demikian dikarenakan sulit mencari saksi yang bersikap kooperatif dalam sertiap pemeriksaan. Persoalan whistle blower merupakan persoalan yang menarik sekaligus pelik di dalam konsepsi dan dimensi legalisasi dan regulasinya. karena sangat diperlukan dalam pengungkapan delik tertentu yang bersifat serious crime dan scandal crime.. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimanakah implementasi whistle blower dalam mengungkapkan perkara tindak pidana korupsi? dan Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap whistle blower dalam mengungkapkan perkara tindak pidana korupsi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa : Implementasi whistle blower dalam mengungkapkan perkara tipikor yakni Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan secara jelas mengenai Whistleblower. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. hanya mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, bukan terhadap pelapor. Bahwa terhadap contoh kasus whistlblower di Lampung sudah ada seperti delapan anggota DPRD Tanggamus yang melapor kepada KPK terkait kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Tanggamus anggota DPRD tersebut mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Bahwa penghargaan yang diterima oleh whistleblower adalah Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan, Mendapatkan Tempat Kediaman Baru, dan Bebas dari pertanyaan yang menjerat dan Bentuk bahaya terhadap whistle blower dalam mengungkapkan perkara tipikor. Berkenaan dengan prakteknya banyak whistleblower rentan terhadap teror dan intimidasi. Tidak sedikit whistleblower yang memilih absen dari proses hukum karena jiwanya sangat terancam. Saran penulis adalah diharapkan kepada masyarakat yang mengetahui tindak pidana korupsi agar mau melaporkan dan menjadi saksi. Bagi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan upaya-upaya perlindungan hukum secara khusus terhadap whistleblower, sehingga dapat terealisasikan hak-haknya sampai proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tersebut berakhir.Kata Kunci : Implementasi, Whistleblower, Tindak Pidana KorupsiDAFTAR PUSTAKAFirman Wijaya, Whistle Blower dan Justice Collaborator, Dalam Perspektif Hukum, Cetakan Penaku, Jakarta, 2012Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diedit Media, Jakarta, 2009Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem,Â Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993Mardjono Reksodiputro, âPembocor Rahasia/Whistle Blower/ Justice Collaborator dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) dalam Menanggulangi Kehajatan di Indonesiaâ Wacana GoverminyboardSoerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 1983Denny Indrayana, Republika.co.id, Jakarta,Komariah E Sapardjaja. Peran Whistleblower, dalam wawancara khusus di newsletter Komisi Hukum Nasional Vol.10 No.6 Tahun 2006.Winarta, H. Anggota Governing Board Komisi Hukum Nasional fhw Wacana mengenai status justice collaborator bagi tersangka kasus suap di Proyek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Wisma Atlet SEA Games, diakses pada Tanggal 16 Desember 2016http://nasional.kompas.com/read/2016/10/05/14582891/jadi.saksi.kasus.suap.8.anggota.dprd.tanggamus.dapat.perlindungan.lpsk.http://nasional.kompas.com/read/2016/10/05/14582891/jadi.saksi.kasus.suap.8.anggota.dprd.tanggamus.dapat.perlindungan.lpskÂ NO. HP : 085366137154