PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN (FRAUD) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN - Dona Raisa Monica, Muhammad Ferryzal Pratama, Firganefi, (JURNAL POENALE, 2018)
Pelaksanaan perjanjian antara pihak bank dengan pihak nasabah dapat memicu suatu tindakan fraud, baik yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun yang dilakukan oleh pihak luar bank. Fraud sendiri adalah sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengajadan sifatnya dapat merugikan pihak lain. Permasalahan dalam penelitian ini adalahbagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan (fraud) dalam transaksi perbankan dan apakah faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan (fraud) dalam transaksi perbankan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan fraud dalam transaksi perbankan adalah melalui upaya dengan diterapkannya tahap-tahap penegakan hukum yaitu tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Sedangkan faktor dominan yang menjadi penghambat yaitu faktor masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum khususnya di bidang tindak pidana perbankan serta faktor kebudayaan, siapapun dapat melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, baik materi maupun bukan materi, dikarenakan faktor kesempatan serta kehidupan glamour dari pelaku tindak pidana penyimpangan fraud dalam transaksi perbankan dikalangan pergaulan teman-temannya. Saran dalam penelitian ini adalah Bank diharapkan agar lebih terbuka dan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana perbankan agar kasus tersebut dapat diproses hingga ke ranah pengadilan, karena banyaknya kasus yang tidak sampai pada ranah pengadilan.Kata Kunci: Penegakan hukum, fraud, transaksi perbankanÂ DAFTAR PUSTAKANawawi Arief, Barda. 2008. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana: Jakarta.Sunarso, Siswanto. 2005.Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP/2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum,hlm.2 Poin (1) Bag. A.Wiyono, Slamet.2005. Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI, PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.http://tekno.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/inilah.9.kasus.kejahatan.perbankanhttp://www.gresnews.com/berita/analisis_hukum/0282-analisis-dugaan-kredit-fiktif-bri-teluk-betung/0/https://arezky125.wordpress.com/