DINAMIKA SEJARAH PENDIDIKAN DINIYAH DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH - Nelud Darajaatul Aliyah; Safira Martania Putri (Hijri, 2026)
Artikel ini mengkaji dinamika sejarah pendidikan diniyah dalam kebijakan pemerintah di Indonesia serta implikasinya terhadap eksistensi dan peran lembaga pendidikan Islam. Pendidikan diniyah tumbuh dari tradisi pesantren dan berkembang sebagai respons atas kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang menyeimbangkan aspek keilmuan dan moral. Dalam perjalanan sejarahnya, pendidikan diniyah mengalami berbagai dinamika kebijakan sejak masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Kebijakan pemerintah yang tertulis dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan menteri, serta peraturan pemerintah memberikan pengaruh signifikan terhadap arah pengembangan pendidikan diniyah, baik dalam aspek kelembagaan, kurikulum, maupun pengakuan legal formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kualitatif dengan menelaah berbagai regulasi, kebijakan pendidikan, serta perkembangan institusional pendidikan diniyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan diniyah mengalami transformasi dari lembaga pendidikan keagamaan nonformal menuju sistem pendidikan yang diakui secara nasional. Penerbitan UU No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 menjadi titik penting dalam memperkuat posisi pendidikan diniyah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Kebijakan tersebut membuka peluang bagi lulusan pendidikan diniyah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memperoleh kesempatan kerja yang setara dengan lulusan sekolah umum. Namun demikian, dinamika kebijakan juga menghadirkan tantangan, seperti penyesuaian kurikulum, keterbatasan sumber daya pendidik, dan perubahan orientasi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar pendidikan diniyah tetap mampu mempertahankan karakter keislamannya sekaligus meningkatkan kualitas akademik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada penguatan mutu pendidikan nasional