ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYIMPAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN (Studi Putusan No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk) - ROMANSYAH, YODHI (JURNAL POENALE, 2017)
Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk, tersangka E.K.K divonis dengan mengingat Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin dengan pidana penjara delapan bulan oleh hakim Pengadilan Negeri. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan: penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin adalah dengan melihat ketentuan yang dilanggar pelaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Melihat dari semua unsur yang didakwakan kepada terdakwa terpenuhi, maka terdakwa dianggap melakukan suatu tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak tanpa izin dan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak. Berdasarkan perbuatannya pelaku dijatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selaama 1 (satu) tahun. Menurut penulis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin perlu mendapat perhatian khusus, sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Putusan tersebut harus adil dan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.karena jika terdakwa hanya diputus oleh hakim dengan putusan minimum, terdakwa bisa saja mengulangi perbuatanya karena merasa putusan tersebut tidaksesuaidenganketentuanundang-undang yang berlaku.Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Bahan Bakar Minyak, Tanpa IzinDaftar PustakaMulyadi, Lilik, 2007, HukumAcaraPidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.Kartanegara Satochid, Hukum Pidana Bagian Satu, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.Prakoso Djoko, 1988, Hukum Penitensir Di Indonesia, Bandung: ArmicoRifaâi, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam PerspektifÂ  Hukum Â  Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.