PENEGAKAN HUKUM PENCATUTAN NAMA PRESIDEN PERKARA FREEPORT INDONESIA - Adam, Teuku Alfon (JURNAL POENALE, 2017)
Penegakan Hukum Pencatutan Nama Presiden dalam Perkara Freeport Indonesia, adalah upaya yang penulis lakukan untuk menjelaskan sejauh mana penegakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus pencatutan nama Presiden yang di lakukan oleh Setya Novanto yang pada saat itu sebagai Ketua DPR RI. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Normatif Empiris. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dengan imforman. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulkan bahwa: penegakan hukum pencatutan nama presiden dalam perkara Freeport Indonesia tidak dapat berjalan, karena barang bukti yang digunakan dalam perkara tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena diperoleh dengan cara ilegal, tanpa sesizin dari pengadilan sehingga kasus tersebut hanya dapat diproses secara etik melalui Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Sehingga penulis menyaranan melalui penelitian ini agar para pejabat negara disegala bidang dapat menjaga etika yang baik dalam sistem pemerintahan agar kasus pencatutan nama presiden seperti yang dibahas dalam skripsi ini tidak terulang dikemudian hari.Kata Kunci:Â  Pencatutan, Nama, PresidenDAFTAR PUSTAKAMertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.Soekanto, Soerjono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press.__________. 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.Syani, Abdul. 2016. Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Prespektif Kriminologi, Makalah.Wijayanti, E Winda. 2013. Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012), Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.http://www.kompasiana.com/fadlizontor/pencatutan-nama-presiden-dan-perang-antar-geng-di-kontrak-freeport_564d83654423bd6809c61f99. Diakses Pada 11Januari 2017 Pukul, 21.06 WIB.https://indonesiana.tempo.co/read/56302/2015/12/11/Rickyvinando12345/mustahil-setyanovanto-bisa-diselamatkan-ini-alasannya diakses tanggal 22 Maret 2016, pukul 29.00 WIB.https://www.money.id/setya-novanto-dan-skandal-pencatutan-nama-presiden-1511. Diakses Pada Tanggal 27 Februari Pukul 13. 50 WIB.news.detik.com/pencatutan-nama-presiden-dan-wapres-jk. Diakses Pada 13 Maret 2017 Pukul 20.35 WIB.www.bbc.com/indonesia/berita/2015/151117_indonesia_freeport_setyanovanto Diakses Pada 11 Januari 2017, Pukul 20.50 WIB.www.beritasatu.com/322819-pencatutan-nama-presiden-pt-freeport-yang-minta-saham Diakses Pada 27 Februari 2017 Pukul 13.45 WIB.www.liputan6.com/tag/pencatutan-nama-presiden Dikases Pada 23 Januari 2017 Pukul 10.30 WIB.www.voaindonesia.com/a/presiden-minta-menteri.pencatutan-nama-/3071279.htm Dikases Pada 23 Januari 2017 Pukul 09. 30 WIB.No. HP : 089612142876