PERAN SATUAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI (SATTAHTI) POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGAMANAN DAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI SITAAN (Studi Di Polresta Bandar Lampung) - Budi Rizki Husin, Elsa Intan Pratiwi, Sunarto, (JURNAL POENALE, 2018)
Selama ini proses hukum hanya terfokus kepada tersangka, sementara barang bukti nyaris luput dari pantauan. Akibatnya pengelolaan barang bukti sitaan menjadi tidak tertib. Permasalahan: Bagaimana peran Sattahti Polresta Bandar Lampung dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan dan apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan. Penelitian: Yuridis normatif dan yuridis empiris. Data: Studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber: Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kasubsi Minhara Rupbasan Kelas I Bandar Lampung, Kanit Barbuk Sattahti Polresta Bandar Lampung, Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian: Peran Sattahti Polresta Bandar Lampung dalam pengamanan dan penyimpananan barang bukti sitaan yaitu: Peran normatif, peran dilakukan berdasarkan Standart Operating Prosedure (SOP) Sattahti. Peran ideal, Sattahti berperan aktif dan memastikan tidak ada barang bukti yang hilang atau rusak. Peran faktual, Sattahti tidak diperbolehkan menyalahgunakan barang bukti sitaan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan adalah faktor perundang-undangan, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai barang bukti dalam KUHAP; Faktor aparat penegak hukum, rendahnya kualitas aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang terhadap barang bukti sitaan. Faktor sarana dan prasarana, gudang penyimpanan Sattahti belum memadai. Saran: Sattahti perlu meningkatkan fasilitas, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Pengelolaan barang bukti sitaan seharusnya dilakukan oleh satu pintu agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.Kata Kunci: Peran, Sattahti, Barang Bukti Sitaan DAFTAR PUSTAKADM, Sunarto. 2016. Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan, Aura, Bandar Lampung.Hamzah, Andi. 2015. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta.Priyanto, Anang. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Ombak, Yogyakarta.Soerjono soekanto. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.________________ 2017. Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.