ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR NOMOR 455/Pdt.G/2024/PA.Mks TENTANG PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF - ISTIQOMAH (Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, 2026)
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks tentang penolakan izin poligami dalam perspektif teori hukum progresif. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta pertimbangan hukum majelis hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan izin poligami tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya terkait kondisi istri dan kemurnian persetujuan. Permohonan diajukan terutama untuk melegalkan pernikahan siri yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak mencerminkan itikad baik. Majelis hakim menilai bahwa persetujuan istri lahir dalam kondisi tekanan psikologis dan tidak mencerminkan kehendak bebas. Oleh karena itu, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Dalam perspektif hukum progresif, putusan ini mencerminkan penerapan keadilan substantif dengan mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan psikologis para pihak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Putusan tersebut menegaskan bahwa izin poligami merupakan pengecualian yang harus diawasi secara ketat demi menjaga keadilan dan keutuhan keluarga. Kata Kunci: Poligami, Putusan Pengadilan Agama, Hukum Progresif, Izin Poligami, Keadilan Substantif, Perlindungan Perempuan.   Abstract This study aims to analyze the Decision of the Makassar Religious Court Number 455/Pdt.G/2024/PA.Mks concerning the rejection of a polygamy permit from the perspective of progressive legal theory. This research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, and the legal considerations of the panel of judges. The results indicate that the application for a polygamy permit did not fulfill the alternative and cumulative requirements as stipulated in the Marriage Law, particularly regarding the wife’s condition and the authenticity of consent. The application was primarily submitted to legalize a previously conducted unregistered marriage (siri marriage), thus failing to reflect good faith. The panel of judges found that the wife’s consent was given under psychological pressure and did not represent free will. Therefore, the application was declared inadmissible (Niet Ontvankelijk Verklaard). From the perspective of progressive law, this decision reflects the application of substantive justice by considering the social, moral, and psychological aspects of the parties as well as the protection of women and children. The decision emphasizes that polygamy permits are exceptions that must be strictly supervised in order to maintain justice and family integrity. Keywords: Polygamy, Religious Court Decision, Progressive Law, Polygamy Permit, Substantive Justice, Protection of  Women.