Analisis Tertib Administrasi Sebagai Pertanggungjawaban Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Pada Desa Candi Sidoarjo - Ratna Nugraheni; Lydia Setyawardani; Agung Kristiawan; Erry Himawan (Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani, 2026)
Pemerintahan Daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dimana secara konstitusional ini merupakan aktualisasi dari isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kemungkinan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan secara tidak terpusat. Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era demokrasi saat ini. Seiring dengan bergulirnya demokrasi, di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pun sedikit banyak mengalami perubahan. Salah satunya adalah dibentuknya lembaga perwakilan desa dalam bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengganti Lembaga Musyawarah Desa. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa tak lain adalah meliputi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Sebagai parlemennya desa, Badan Permusyawaratan Desa menjadi sangat penting dan strategis, dimana menjadi wadah dalam menyampaikan aspirasi serta keinginan masyarakat, sekaligus juga menjadi badan pengawas terhadap semua bentuk kebijakan dari pemerintah desa. Salah satu bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa adalah pengawasan terhadap tertib administrasi dari anggotanya. Tertib administrasi ini merupakan salah satu unsur penilaian kinerja Badan Permusyawaratan Desa.