Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Tumpang Tindih Sertifikat Tanah Di Indonesia - Habiba; Asrul Aswar (Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2026)
Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Permasalahan tumpang tindih sertipikat tanah merupakan salah satu bentuk sengketa agraria yang sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat tanah serta mengkaji penyelesaiannya dari perspektif yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih sertipikat tanah disebabkan oleh kelemahan sistem administrasi pertanahan, ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, serta adanya penyalahgunaan kewenangan. Secara yuridis, sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat, namun tidak bersifat mutlak karena dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum apabila terbukti terdapat cacat administratif atau hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pertanahan yang terintegrasi dan berbasis teknologi guna menjamin kepastian hukum di masa mendatang.