LURAH MENYEWAKAN TANAH KELURAHAN TIDAK SESUAI MEKANISME YANG BERLAKU SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 - Nicole Rachel Tiaw; Harly Stanly Muaja; Marthin L. Lambonan (LEX CRIMEN, 2026)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahuibagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu sebagai suatu tindak pidana korupsi yang unsur-unsurnya: Pegawai negeri atau penyelenggara negara; Yang menerima (unsur perbuatan), Hadiah atau janji (unsur objek), Padahal diketahui atau patut diduga (unsur kesalahan), dan Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. 2. Penerapan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menurut Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk, 12 September 2025, mencakup perbuatan seorang Lurah, Kepala Kalurahan di lingkungan D.I. Yogyakarta, yang menerima uang untuk membantu pengurusan ijin pemanfaatan Tanah Kelurahan guna menjalankan usaha, sekalipun pemberian tersebut tidak dimaksudkan agar pejabat tersebut melakukan sesuatu atau tidak dalam jabatannya melainkan cukup merujuk bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan dari penerima. Kata kunci: Lurah, Menyewakan Tanah Kelurahan, Tidak Sesuai Mekanisme yang Berlaku, Tindak Pidana Korupsi.