Implementasi Kebijakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat - Dewi Septianti Hadi (Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia, 2020)
Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan diterapkannya sistem merit diharapkan pengangkatan pegawai, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan dan pengembangan karir pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis implementasi kebijakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat juga mengetahui faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan model implementasi kebijakan Grindle. Teori Grindle menitikberatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat belum optimal dengan faktor penghambat adalah Pelaksanaan Program, Sumber Daya Yang Dilibatkan, Kekuasaan, Kepentingan dan Aktor yang Terlibat, serta Kepatuhan dan Daya Tangkap. Upaya yang dilakukan Inspektorat antara lain menginisiasi penyusunan SOP dan tim penyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja dan membuat program Inspektorat Belajar untuk mendukung pengembangan kompetensi pegawai. Saran dari penelitian ini untuk segera membentuk SOP dan Tim analis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar kekuatan hukum pelaksanaan kegiatan juga memaksimalkan aplikasi Simbimwas agar terintegrasi dengan aplikasi Sijaka Biro Organisasi dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.