Kepemimpinan Kolaboratif Dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern - Sulistiawati; Tito Handoko (GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 2026)
Ditengah perkembangan teknologi dan globalisasi, dinamika sosial dan politik serta kompleksitas masalah publik yang bersifat lintas sektoral, model kepemimpinan juga dituntut untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman dan menuntut adanya model kepemimpinan baru sehingga muncullah tren kepemimpinan kolaboratif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kolaboratif ini dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan modern serta mengkaji secara sistematis konsep kepemimpinan kolaboratif sebagai pendekatan strategis dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan modern, menganalisis praktik implementasi yang telah dilakukan berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan penerapan kepemimpinan kolaboratif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui metode literatur review dengan cara menyintesis dan meninjau secara kritis berdasarkan tema utama, seperti kepemimpinan kolaboratif, tata kelola pemerintahan modern, implementasi kepemimpinan kolaboratif, serta tantangan dan hambatan kepemimpinan kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif ini turut serta membangun demokrasi berkelanjutan serta berkontribusi pada pembentukan budaya organisasi yang inklusif dan demokratis. Kepemimpinan kolaboratif mampu menciptakan kepercayaan dan memperkuat jaringan kerja antar instansi melalui keterbukaan dan partisipasi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui dampak positif yang dihasilkan dari kepemimpinan kolaboratif, sehingga dapat dikatakan kepemimpinan kolaboratif ini menjadi jawaban dari model kepemimpinan baru di era modern dalam menghadapi berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Namun, pada implementasinya kepemimpinan kolaboratif masih banyak menemui tantangan dan hambatan eksternal dan internal, salah satu tantangan utama ialah resistensi budaya birokrasi yang masih cenderung hierarkis, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam membangun jejaring kolaborasi, hingga keterbatasan sistem koordinasi antar instansi. Sehingga dapat dikatakan di satu sisi, model ini dipuji sebagai solusi demokratis, di sisi lain, dianggap berpotensi melemahkan efektivitas kepemimpinan dan memperlambat pengambilan keputusan dimana pemimpin dituntut untuk beralih dari peran pengendali menjadi fasilitator proses kolaborasi.