Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan - Ryan fadli; Ismaidar; Tamaulina Br Sembiring (Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora, 2024)
Proses pembentukan UU Cipta Kerja telah ditetapkan serangkaian asas baik secara formil maupun materil. Pembentukan UU Cipta Kerja cenderung mengabaikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik asas formal maupun asas materil. Politik hukum merupakan instrumen strategis dalam pembentukan dan penegakan hukum yang mencerminkan visi, misi, dan tujuan negara. Artikel ini berdasarkan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga integritas dan independensi proses legislasi serta penegakan hukum akibat intervensi politik. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik dalam politik hukum untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan akuntabel. Penambahan Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Untuk mengatasi jumlah peraturan perundang-undangan yang berlebihan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan langkah langkah untuk memangkas peraturan yang tumpang tindih dan menyelaraskan aturan yang menghambat pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Salah satu jalan yang dipilih oleh pemerintah yaitu memasukan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundangundangan yang memiliki karakteristik multisektor dan melibatkan banyak pasal atau peraturan dengan tema yang sama atau korelasi yang erat.