Pendampingan Aspek Perpajakan BUMDES Panca Sedana Sari Desa Bunutin Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli - Ida I Dewa Ayu Manik Sastri; Ni Putu Pertamawati; Riza Edwindra (Community Service Journal (CSJ), 2024)
Aspek Perpajakan merupakan salah satu momok yang ditakuti dan ingin dihindari dalam pengelolaan sebuah bisnis. Bukan karena ingin menghindar dari kewajibannya tetapi karena keruwetan aturan dan update peraturan perpajakan yang setiap saat menyesuaikan dengan kebutuhan keuangan negara. Tidak semua entitas mengetahui dan siap melaksanakan setiap perubahan peraturan tersebut, mengingat kemampuan yang terbatas baik sari segi pendanaan maupun pengetahuan. Namun perpajakan adalah kewajiban bagi setiap warga negara atas dasar bakti dan balas jasa atas penggunaan fasilitas umum negara. Desa Bunutin merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. PKM ini menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat adanya beberapa permasalahan yang dihadapi BUMDes Panca Sedana Sari Bunutin yaitu: (1) Sumberdaya manusia, (2) Jenis usaha, (3) Permodalan, (4) Profesionalitas, (5) Dukungan dan kepercayaan masyarakat dan (6) Perencanaan. Melalui BUMDes diharapkan antar Lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Pendirian Bumdes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya meningkatkan kesejaheraan masyarakat. Oleh karena itu perlu upaya yang serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri. Seperti entitas lainnya BUMDes Panca Sedana Sari juga memiliki kewajiban perpajakan yang harus dilaporkan setiap bulan atas SPT masanya dan setiap tahun atas SPT tahunannya. Namun keterbatasan sumberdaya yang dimiliki menyebabkan BUMDes tidak dapat melakukan update pengetahuan dan aturan perpajakan sehingga perlu dilakukan pengabdian ini pada aspek perpajakan BUMDes Panca Sedana Sari. Hasil Pengabdian dapat dilihat dari terlapornya SPT Tahunan BUMDes yang telah mengikuti pendampingan aspek perpajakan, sehingga dapat diminimalisir denda dan kesalahan akibat ketidaktahuan pengurus.