Analisis Praktek Pengelolaan Keuangan Nagari Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Nagari Silongo, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung - Azizah, Nur; Widianita, Rika (Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menuntut agar pengelolaan keuangan nagari dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan masih banyaknya kendala, seperti ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana nagari. Di Nagari Silongo ditemukan praktik pengelolaan keuangan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga menimbulkan berbagai persoalan, termasuk dalam aspek pelaksanaan dan pelaporan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan keuangan Nagari Silongo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu melalui wawancara antara peneliti dan informan, dan data sekunder yaitu terdiri dari observsi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya transparansi kepada masyarakat, keterlambatan pelaporan, serta ketidaksesuaian anggaran dan realisasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dan media publikasi pelaporan keuangan agar pengelolaan keuangan nagari lebih akuntabel dan transparan. Selain itu, perlu adanya pengawasan berkelanjutan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten agar pelaksanaan pengelolaan keuangan tetap sesuai regulasi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah nagari dalam memperbaiki tata kelola keuangan secara menyeluruh.