TINJAUAN PENGANGGARAN APBKal DALAM KERANGKA REGULASI DAN GOOD GOVERNANCE DI KALURAHAN MAGUWOHARJO, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Fitriaini, Shabilla; Sabila, Robith; Fitriani, Jwarita Intan; Mukhlis, Mukhlis (Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia, 2026)
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko penyimpangan dalam penganggaran desa serta pentingnya penerapan regulasi dan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik penganggaran APBKal di Kalurahan Maguwoharjo dengan peraturan yang berlaku. Kajian ini mengacu pada teori pengelolaan keuangan desa dan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran telah sesuai dengan tahapan regulasi, ditunjukkan oleh keterlibatan antara RPJMKal, RKPKal, dan APBKal serta ketetapan waktu penetapan anggaran. Selain itu, prinsip good governance telah diterapkan melalui partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban keuangan. Temuan ini mengindikasi bahwa kesesuaian regulasi dan praktik berkontribusi terhadap tata kelola keuangan yang lebih baik. Namun, masih diperlukan peningkatan kualitas penyajian informasi dan penguatan partisipasi masyarakat. ABSTRACT This study is motivated by the high risk of irregularities in village budgeting and the importance of implementing regulations and good governance principles in village financial management. The research aims to analyze the conformity of APBKal budgeting practices in Maguwoharjo Village with applicable regulations. This study refers to theories of village financial management and principles of transparency, accountability, and participation. A descriptive qualitative method with a case study approach was applied using interviews, observations, and documentation. The results indicate that the budgeting process has complied with regulatory stages, as reflected in the integration of RPJMKal, RKPKal, and APBKal, as well as timely budget approval. In addition, good governance principles have been implemented through community participation, information transparency, and financial accountability. These findings suggest that regulatory compliance contributes to better financial governance. However, improvements are still needed in information presentation and community participation.