Pertanggungjawaban Notaris Atas Pelanggaran Jabatan Dalam Pembuatan Akta Otentik (Tinjauan Putusan PN Denpasar No. 261/Pdt.G/2016/Pn Dps) - Made Anggina Ahalya Putri; Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa (Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ), 2026)
Studi ini mempunyai tujuan dalam melaksanakan analisis kekuatan status hukum akta autentik yang tidak dibacakan oleh notaris di hadapan para penghadap serta bentuk pertanggungjawaban notaris atas pelanggaran jabatan dalam pembuatan akta. Penelitian mempergunakakan metode yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang, sosiologis hukum, serta studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Dps. Temuan studi mengindikasikan jika akta autentik yang tidak dibacakan mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan sesuai Pasal 16 ayat (9) UUJN, sehingga kehilangan kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berupa sanksi perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) dan Pasal 17 ayat (2) UUJN, sanksi pidana sesuai Pasal 266 KUHP, serta sanksi kode etik seperti yang ditetapkan pada Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 angka (8) Kode Etik Notaris. Temuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan notaris terhadap peraturan perundang.