ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS MEURAH DUA DALAM PASCA BENCANA BANJIR DI ACEH - Putri Azzahra; Raudhatun Nuzul ZA (JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE, 2026)
Latar Belakang : Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, terutama pada kondisi pasca bencana. Bencana banjir dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan, keterbatasan sarana prasarana, gangguan distribusi obat, serta peningkatan risiko penyakit di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kebijakan kesehatan dengan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Meurah Dua Kecamatan Pidie Jaya pasca bencana banjir di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas dengan jumlah sampel sebanyak 93 responden yang diambil menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, kemudian dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai kebijakan kesehatan dalam kategori baik sebanyak 58 responden (62,4%), sedangkan yang menilai kurang baik sebanyak 35 responden (37,6%). Mutu pelayanan kesehatan sebagian besar berada pada kategori baik sebanyak 61 responden (65,6%), sedangkan kategori kurang baik sebanyak 32 responden (34,4%). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa dari 58 responden yang menilai kebijakan kesehatan baik, sebanyak 49 responden (84,5%) menilai mutu pelayanan kesehatan baik. Hasil uji statistik diperoleh nilai p-value = 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan kesehatan dengan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Meurah Dua Kecamatan Pidie Jaya pasca bencana banjir di Aceh. Kebijakan kesehatan yang baik, terarah, dan responsif terhadap kondisi pasca bencana dapat meningkatkan kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan obat, sistem rujukan, koordinasi lintas sektor, serta mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.