“ANALISIS PENGAWASAN PEMILU DALAM MENCEGAH PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU 2024” - Zeldi Januarif Akhtiar (MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2026)
Politik uang tetap menjadi persoalan struktural dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia, termasuk pada Pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi pencegahan, namun efektivitasnya masih dipertanyakan mengingat laporan pelanggaran yang terus masuk selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Artikel ini bertujuan menganalisis mekanisme pengawasan Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024 serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen, telaah laporan resmi Bawaslu, regulasi kepemiluan, dan kajian literatur terkait. Data dianalisis menggunakan kerangka teori pengawasan pemilu dan teori patronase politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu menjalankan tiga strategi utama, antara lain pengawasan berbasis komunitas melalui pembentukan desa/kelurahan antipolitik uang, penguatan kapasitas pengawas ad hoc di tingkat kecamatan dan desa, serta koordinasi lintas lembaga dengan aparat penegak hukum. Namun demikian, sejumlah tantangan struktural masih menghambat implementasi strategi tersebut, yakni adanya keterbatasan sumber daya manusia pengawas di lapangan, budaya permisif terhadap pemberian uang atau barang dalam konteks sosial-budaya masyarakat, serta rendahnya keberanian saksi dan pelapor menjadi hambatan utama yang mereduksi efektivitas pengawasan.